Tak henti-hentinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyerukan inovasi pelayanan
publik pada pemerintah. Menurutnya, inovasi dalam pemerintahan menjadi
suatu keharusan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik agar masyarakat merasakan keberadaan pemerintah.
“Inovasi merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah,” ujar Menteri Asman
saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi panel dalam rangkaian
acara World Government Summit 2017 di Dubai, Minggu (12/02).
Melalui program one agency one innovation,
seluruh instansi pemerintah didorong untuk mempunyai setidaknya satu
inovasi. Untuk itu, Indonesia melalui Kementerian PANRB menyelenggarakan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik setiap tahunnya. Dikatakan, hasil
dari kompetisi tersebut akan dibawa ke dalam ajang kompetisi
internasional yakni United Nation Public Service Award (UNPSA).
Selain
itu, Menteri Asman mengimbuhkan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan
publik, dalam waktu dekat pemerintah akan berusaha mewujudkan konsep
pelayanan publik yang terpusat, atau yang disebut public service mall.
Dengan mendatangi satu tempat, semua pelayanan dapat diperoleh.
Dalam diskusi panel yang mengambil tema Global Platform: Innovation and the Future Governance in Collaboration,
selain Menteri Asman juga terdapat pembicara lain yakni Deputy Prime
Minister and Minister of Public Administration, Slovenia, H.E. Boris
Koprivnikar dan Minister of the Presidency and of Administrative
Modernization, Portugal, H.E. Maria Manuel Leitão Marques.
H.E.
Boris Koprivnikar, menyampaikan bahwa saat ini adalah masa dimana
persaingan tidak hanya terjadi antara perusahaan dengan perusahaan akan
tetapi antara pemerintahan dengan pemerintahan. Pemerintah perlu
menciptakan situasi yang kondusif untuk berusaha (Ease of Doing
Bussiness/EODB). Menurutnya, untuk mendukung terciptanya EODB tersebut,
pemerintah perlu memiliki long term and clear value yaitu cepat, fleksibel, dan konsisten.
Selain
itu, dirinya juga menyampaikan pandangan terkait keterbukaan data bahwa
tidak ada perbedaan dalam government system dan business system. Ada
tiga aspek terpenting dalam keterbukaan data yaitu membangun identitas,
data center, dan sentralisasi (uncontrol become problem).
“Pemerintah maupun swasta mengembangkan sistem secara bersama namun
dengan tetap memperhatikan keamanan dan rahasia masing-masing data,”
ujarnya.
Dalam
kesempatan yang sama, H.E. Maria Manuel Leitão Marques berbicara
mengenai simplex, yakni sebuah program penyederhanaan terhadap proses
administrasi dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Portugal sejak
tahun 2006. Program ini dilaksanakan sebagai langkah untuk menanggulangi
problem administrasi, modernisasi administrasi publik, fasilitasi
kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kecepatan pelayanan bagi dunia usaha
melalui penyederhanaan berbagai aspek administrasi di dalam internal
pemerintahan.
Sumber : http://www.menpan.go.id disini
No comments:
Post a Comment